Netizensulut.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menegaskan komitmennya untuk memosisikan koperasi sebagai pilar fundamental ekonomi kerakyatan.
Penegasan ini di sampaikan dalam momentum pelantikan pejabat baru di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Sulut, yang juga menjadi ajang evaluasi dan proyeksi arah pengembangan koperasi ke depan.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) memberikan penekanan tajam, menyerukan agar koperasi segera keluar dari “zona formalitas” dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang riil bagi masyarakat luas.
Seruan Gubernur: Koperasi Harus Jadi Alat Perjuangan Ekonomi
Pelantikan yang berlangsung di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, pada Selasa (14/10/2025), menjadi momen penting yang di hadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekretaris Daerah, seluruh kepala daerah kabupaten/kota, hingga perwakilan aktif pelaku koperasi dan UMKM dari tingkat desa.
Gubernur YSK secara eksplisit menyatakan harapannya, “Kita ingin koperasi tidak hanya jadi badan usaha yang numpang lewat dalam struktur ekonomi, tapi jadi alat perjuangan ekonomi rakyat.” harapnya.
Untuk mewujudkan visi ini, YSK menekankan perlunya “kerja cepat, kerja nyata, dan kerja bersih” dari jajaran pejabat yang baru di lantik.
Capaian dan Target Koperasi di Sulut
Saat ini, Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat pencapaian yang signifikan dalam pembentukan badan usaha koperasi, di mana 92,8% desa dan kelurahan sudah memiliki koperasi.
Meskipun capaian ini tergolong tinggi, Gubernur YSK menilai bahwa upaya tersebut belum final.
Ia dengan tegas menetapkan target ambisius, menyatakan, “Target saya akhir tahun ini harus 100%. Kita tidak boleh tertinggal.” tegasnya.
Hal ini mencerminkan dorongan kuat pemerintah daerah agar seluruh wilayah administrasi di Sulut memiliki koperasi untuk mendorong pemerataan ekonomi.
Arah Baru: Digitalisasi dan Akses Permodalan
Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang baru, Drs. Paulus Sondakh, M.Si, langsung menggarisbawahi dua fokus utama yang akan menjadi arah kebijakan instansinya: digitalisasi dan pembukaan akses permodalan.
Sondakh melihat perlunya transformasi menyeluruh agar koperasi dapat bersaing di era modern.
Transformasi ini tidak hanya sebatas adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perbaikan sistem manajemen dan pola kemitraan dengan lembaga keuangan.
Ia menegaskan langkah strategis yang akan di ambil untuk mendukung pertumbuhan koperasi.
“Kita akan dorong sinergi yang lebih kuat dengan Bank SulutGo dan LPDB, supaya koperasi bisa bersaing dan berkembang.” tutur Sondakh.
Sinergi ini di harapkan mampu menjembatani kebutuhan permodalan koperasi sehingga mereka dapat meningkatkan daya saingnya di pasar.