Netizensulut.com, SULUT – DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Kesbangpol Sulut terkait dugaan maladministrasi pada seleksi Paskibraka persiapan upacara Bendera 17 Agustus 2025 lalu.
RDP tersebut di langsungkan di ruangan rapat Komisi I DPRD Sulut, kantor DPRD Sulut. Pada Senin (13/10/2025).
Diketahui bahwa, awalnya beberapa Pemerhati Paskibraka telah menyurat ke Komisi I DPRD Sulut terkait dengan adanya dugaan Maladministrasi data pada tahapan seleksi Paskibraka di tingkat Provinsi.
Dimana menurut penuturan salah satu Pemerhati Paskibraka bahwa, dalam proses tahapan yang berjalan. Ada salah satu utusan dari Kabupaten/Kota yang di nyatakan tidak lolos karena masalah data diri atau soal keperluan dokumentasi.
“Kami tidak sedang masalahkan siapa yang di berangkatkan waktu itu. Namun, kami hanya menekankan bahwa ini ada aturan yang di langgar. Karena jika secara hukum ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan data,” Ujar Juli Kimbal salah satu Pemerhati Paskibraka Sulut.
Adapun, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu mengatakan bahwa dalam proses ini tentunya pasti ada kesalahan teknis.
“Mungkin terjadi miskomunikasi, antara pihak Kesbangpol Sulut dengan pihak panitia hingga para Pemerhati Paskibraka Sulut soal hal ini.” Kata BW sapaan akrabnya.
Ia juga menekankan bahwa, dalam upaya itu Gubernur Yulius Selvanus agar Sulawesi Utara mendapat bagian dalam Pengibaran Bendera pada Upacara Bendera Kemerdekaan RI di Instana Negara saat itu sangat seius, sehingga membuahkan hasil dengan adanya Peserta paskibraka asal Sulut yang di percayakan untuk memegang baki Sang Saka Merah Putih.
BW juga berharap agar kiranya lewat kejadian seperti ini dan supaya tidak terulang lagi. Ia meminta Kaban Kesbangpol Sulut hingga Kabupaten/Kota untuk lebih jeli lagi kedepan soal administrasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.
“Saya juga minta kepada Kaban Kesbangpol Sulut untuk kedepan evaluasi hal-hal seperti ini. Masukan dari Pemerhati Paskibraka ini sangat baik untuk kedepan,” Tegasnya.
Kaban Kesbangpol Sulut, Johny Suak mengatakan bahwa dirinya bersama jajaran sangat menerima masukan seperti ini.
“Kesbangpol baru kali ketiga dalam mengurus utusan Paskibraka dari Sulawesi utara ke tingkat Nasional. dan apa yang di sampaikan oleh teman sekalian akan kami perbaiki, baik secara regulasi maupun aturan.” Tutur Johny Suak.
Hadir dalam RDP saat itu, Juli Kimbal bersama beberapa Pemerhati Paskibraka, Plt Sekprov Sulut Tahlis Gallang, Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, Koordinator Komisi I, Royke Anter, dan seluruh jajaran Komisi I DPRD Sulut.