Netizensulut.com – Secara sederhana, “Government Shutdown” atau penutupan pemerintahan di Amerika Serikat adalah situasi di mana sebagian besar lembaga pemerintahan federal (pusat) harus menghentikan operasinya.
Hal ini terjadi karena Kongres AS (DPR dan Senat) gagal menyetujui undang-undang alokasi anggaran belanja untuk tahun fiskal yang akan datang.
Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan mengalami penutupan pemerintah (government shutdown) yang ke-15 kalinya sejak tahun 1981.
Dia juga memperingatkan bahwa pemerintahannya dapat melakukan perubahan permanen dalam skenario tersebut.
“Kita mungkin akan mengalami penutupan,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Selasa (30/9/2025), dikutip dari IDN Finance.
Trump menyarankan agar Partai Demokrat mengambil risiko dalam negosiasi mereka mengenai pengeluaran pemerintah, dan menambahkan bahwa pemerintahan punya kekuatan untuk memotong tunjangan selama penutupan.
“Kami dapat melakukan hal-hal dalam penutupan yang tidak dapat diubah,” kata Trump.
Penyebab Utama
Sistem politik AS membagi kekuasaan antara tiga cabang: eksekutif (Presiden), legislatif (Kongres), dan yudikatif (Mahkamah Agung).
Untuk menjalankan pemerintahan, Kongres harus menyetujui anggaran yang diajukan oleh Presiden.
Penyebab utama terjadinya shutdown adalah kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres.
Masing-masing partai memiliki prioritas dan agenda yang berbeda dalam hal pengeluaran pemerintah.
Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sebelum batas waktu (biasanya 30 September), maka tidak ada dana yang tersedia secara hukum untuk membiayai operasional pemerintah.
Perselisihan ini sering kali berpusat pada isu-isu sensitif, seperti:
- Alokasi dana untuk program-program sosial.
- Anggaran militer atau pertahanan.
- Kebijakan imigrasi, seperti pembangunan tembok perbatasan.
- Reformasi layanan kesehatan.
Dampak Government Shutdown
Shutdown tidak menghentikan semua kegiatan pemerintah, tetapi dampaknya sangat luas, baik bagi warga AS maupun secara global:
Pegawai Federal Di rumahkan: Jutaan pegawai federal yang di anggap “non-esensial” akan di rumahkan tanpa di bayar.
Ini termasuk pegawai di berbagai kementerian, lembaga, dan kantor pemerintahan.
Mereka baru akan menerima gaji setelah shutdown berakhir.
Layanan Publik Terganggu: Berbagai layanan publik yang di biayai oleh pemerintah federal akan di hentikan atau di batasi.
Contohnya:
- Museum dan taman nasional di tutup.
- Layanan penerbitan paspor dan visa terhenti.
- Penerbitan data ekonomi resmi di tunda.
- Inspeksi keamanan pangan dan farmasi berkurang.
Layanan Esensial Tetap Berjalan: Meskipun banyak layanan terhenti, beberapa fungsi pemerintahan yang di anggap “esensial” tetap beroperasi.
Contohnya:
- Anggota militer dan penegak hukum.
- Layanan pengawas lalu lintas udara.
- Pelayanan pos.
- Petugas medis dan lembaga yang terkait dengan keselamatan publik.
Meskipun demikian, pegawai di layanan ini tetap bekerja tanpa di gaji dan baru akan menerima bayaran setelah shutdown berakhir.
Dampak Ekonomi: Shutdown dapat menekan pertumbuhan ekonomi AS karena aktivitas belanja pemerintah terhenti, data ekonomi tidak di rilis, dan kepercayaan pasar menurun.
Dampak Global: Karena AS adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, shutdown dapat memicu volatilitas di pasar keuangan global.
Contoh Historis
Government shutdown bukan hal baru di AS. Beberapa contoh yang terkenal adalah:
Tahun 1995-1996: Terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, dipicu oleh perselisihan anggaran dengan Kongres yang di kuasai Partai Republik.
Tahun 2013: Terjadi di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, karena Partai Republik menolak pendanaan untuk program kesehatan “Affordable Care Act” (Obamacare).
Tahun 2018-2019: Shutdown terlama dalam sejarah AS (35 hari), terjadi di bawah Presiden Donald Trump karena permintaan dana untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko di tolak oleh Kongres.