Gantikan MJP di DPRD Sulut, Ini 11 Hal yang Patut Ditiru oleh Hillary Tuwo

Netizensulut.com, SULUT – Hillary Tuwo resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggantikan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Minahasa Utara dan Bitung dalam rapat Paripurna Penggantian Antar Waktu (PAW), di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Diketahui, Melky Jakhin Pangemanan terpilih pada periode keduanya di DPRD Provinsi Sulawesi Utara namun di periode 2024-2029 harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD karena maju sebagai calon Bupati Minahasa Utara dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Diperiode 2019-2024 sebagai anggota DPRD, sosok Melky Jakhin Pangemanan dikenal sangat vokal memperjuangkan kepentingan rakyat, bekerja secara transparan dan akuntabel serta menguasai tugas dan fungsi kedewanan.

Sekretaris DPW PSI Sulawesi Utara Nurjannah Sandiah menilai Melky Jakhin Pangemanan sebagai sosok yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi setiap anggota DPRD.

“MJP sosok yang dapat dijadikan contoh bagi semua anggota legislatif. Sebagai Sekretaris PSI saya sangat tahu kerja politik MJP. Setidaknya ada 11 hal yang dapat kami lihat dari kerja politik MJP di dewan Sulut, yakni :

1. MJP merupakan sosok yang sangat berani dan kritis memperjuangkan kepentingan publik dalam setiap agenda DPRD seperti Rapat Paripurna, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dll. Dikenal vokal berbicara atas nama rakyat dan disegani serta dihormati oleh mitra kerja/eksekutif.

2. MJP menjadi Anggota DPRD paling aktif menerima setiap Demonstrasi/Unjuk rasa masyarakat, mahasiswa dan komunitas di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

3. MJP membuka ruang kerjanya di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan menerima aspirasi dan aduan publik setiap hari kerja, Pukul 09.00 s/d 11.00 Wita.

4. MJP satu-satunya Anggota DPRD yang melaporkan setiap aktivitas kerja, tugas, fungsi kedewanan serta pertanggungjawaban keuangan kepada publik melalui media sosial.

5. MJP konsisten bekerja dengan transparan dan akuntabel, dibuktikan salah satunya dengan mengembalikan sisa dana Reses yang tidak terpakai.

6. MJP menjadi satu-satunya Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menolak dan mengembalikan Pin Emas bagi Anggota DPRD. MJP memilih menggunakan Pin berbahan dasar kuningan dengan harga Rp. 60.000.

7. MJP mendonasikan 100% gaji dan tunjangan selama masa darurat CVD 19 untuk penanganan dan bantuan kepada masyarakat.

8. MJP aktif turun ke Daerah Pemilihan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat.

9. MJP sosok yang menginisiasi Piket anggota DPRD. Agenda tersebut berjalan sesuai komitmen DPRD dalam kepemimpinan Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen. Piket bertugas menerima aspirasi masyarakat secara langsung di kantor DPRD dan anggota DPRD memfasilitasi masyarakat dengan pihak eksekutif untuk duduk bersama menindaklanjuti aspirasi tersebut serta untuk menerima kunjungan kerja dari daerah lain. Prinsipnya setiap hari tidak terjadi kekosongan personil anggota DPRD di kantor.

10. MJP sangat sering dipercayakan menjadi Pembicara/Narasumber dalam berbagai kegiatan, diantaranya mewakili DPRD Se-Indonesia menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kemendagri RI Tahun 2022, narasumber dalam kegiatan Forum Pimpinan DPRD Se- Sulawesi Utara dan menjadi Dosen tamu diberbagai Perguruan Tinggi.

11. MJP dipercayakan menjadi Pimpinan Pansus (Ketua) dalam membahas Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sekaligus yang menginisiasi awal lahirnya Perda tersebut dan sebagai Sekretaris Pansus membahas Ranperda tentang Optimalisasi Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kedua Ranperda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD. MJP pun dipercayakan sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) dengan capaian berhasil menaikkan peringkat Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang sebelumnya di peringkat 31 dari 34 Provinsi naik pada posisi tertinggi di Indonesia (Peringkat 1). Oleh karena itu, atas pencapaian tersebut MJP dipercayakan sebagai Narasumber mewakili seluruh anggota DPRD se- Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kemendagri RI Tahun 2022 dan dipercayakan oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara sebagai narasumber dalam kegiatan Forum Pimpinan DPRD Se- Sulawesi Utara (DPRD Provinsi dan DPRD di 15 Kabupaten/Kota).

Di luar prestasi kedewanan yang ditorehkan oleh Melky Jakhin Pangemanan, terdapat juga kegiatan yang mengedukasi publik lebih khusus generasi muda yang diikuti MJP dan berhasil mengharumkan nama DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“MJP menjadi juara lomba Pidato Politik 2 tahun berturut-turut yang diikuti oleh DPRD Se- Sulawesi Utara dan Gorontalo yang merupakan bagian dari Kegiatan Legislative SulutGo Expo”. ujar Nurjannah.

Nurjannah menambahkan bahwa PSI akan mengawal kerja politik Hillary sebagai anggota DPRD.

“Kami PSI akan mendampingi dan terus mengawal kerja politik Hillary Tuwo sebagai anggota dewan. Kami yakin Hillary akan bekerja dengan amanah dan mengikuti jejak MJP dalam bekerja untuk kepentingan rakyat Sulawesi Utara”. Tambahnya.

Adapun, Hillary Tuwo usai di lantik mengatakan akan meneruskan tongkat estafet yang sudah ada.

“Akan melanjutkan tongkat estafet dari Ketua PSI Sulut MJP,” Tutur Hillary saat diwawancarai awak media.

Komentar