Netizensulut.com, SULUT – Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu atau Saron sebut Ada 2 Kepsek yang di duga lakukan pengadaan dan SPPD Fiktir.
Hal itu ia ungkap saat rapat Pansus LKPJ Gubernur 2023 di Bahas, Saron pun mengungkapkan 2 temuan Pansus dalam rapat itu bersama TAPD di Kantor DPRD, pada Senin (29/04/2024).
“Pertama, ada kepala sekolah yang melakukan pengadaan fiktif kursi dan kamera. Maka pada kesempatan ini saya minta kepala sekolah tersebut di salah satu SMK segera di nonaktifkan,” ungkapnya.
Yang kedua, lanjut Sandra, ada kepsek di salah satu SMA terdapat SPPD fiktif.
“Kami saja anggota dewan ketakutan kalau kemudian ada SPPD fiktif. Tapi kalau seperti itu saya mohon untuk segera di nonaktifkan,” bebernya.
Ia juga mengatakan bahwa sekolah itu tidak ada kemajuan dari segi pendidikan.
“Sementara jam pelaksanana belajar mengajar murid-muridnya itu ada di luar. Jadi ini kiranya menjadi perhatian,” tandas Sandra.
Selain itu, Sandra juga mengungkapkan ada satu kepsek Nomor Induk Pegawai (NIP) yang harusnya angka awal di depannya lebih dulu tanggal lahir. Namun berbeda dengan tahun lahirnya.
“Saya mohon Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, dan Inspektorat untuk mengklarifikasi dan segera mengambil tindakan jika itu benar,” tegasnya.
“Siapa namanya itu, saya tidak akan sebutkan di sini. Tapi saya minta kepada Dinas Pendidikan dan kepala BKD dan mohon Inspektorat untuk jujur tentang kepala sekolah yang oknum-oknum seperti itu. Mohon kiranya ini menjadi rekomendasi dari tim LKPJ,” sambung Sandra.
Terkait hal ini, Sekprov Sulut Steve Kepel hanya menjawab singkat saat di mintai tanggapan usai rapat bersam Pansus LKPJ.
“Itu spesifik. Nanti tanyakan langsung ke kadis (kepala dinas),” singkatnya di kutip dari media Terasmanado.com.
Komentar