Netizensulut.com, SULUT – DPRD Provinsi Sulut terus menggenjot pembahasan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) Tahun 2023 lewat Panitia Khusus untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, mencari solusi atas kendala yang muncul, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.
Namun, ada masalah dengan Pansus DPRD Sulut Kelompok Kerja (Pokja) III yang menghadapi ketidakhadiran Pihak PLN dalam pembahasan LKPJ 2023.
Ketua Pokja III, Julius Jems Tuuk, mengakui bahwa banyak hal yang harus di bicarakan dengan pihak PLN namun mereka tidak hadir.
“Kami Pansus sebenarnya ingin tahu apa saja yang di lakukan PLN. Janji Pak jokowi kemudian di turunkan kepada PLN bahwa di seluruh Indonesia listrik harus menyala, tapi ada beberapa kampung di Sulut yang listriknya belum menyala,” Tegas Jems usai Rapat Pembahasan LKPJ yang dihadiri hanya Pihak BPPW, Senin (29/04/2024) di Ruang Serbaguna DPRD Sulut.
Tuuk mengakui bahwa Pansus DPRD Sulut ingin tahu, apa kendala PLN.
“Kan hari ini suplai listrik sudah banyak, tapi di beberapa kampung menyala nggak? apalagi yang di Pulau-pulau. PLN punya solusi nggak. itu yang ingin di ketahui oleh Pansus,” Ucap Tuuk di dampingi Anggota Pokja III Careig Runtu dan Henry Walukow.
Jika alasan PLN adalah dana operasional yang terlalu mahal, Tuuk menilai hal tersebut tidak masuk akal karena BUMN seharusnya memiliki subsidi untuk melayani rakyatnya.
“Bagaimana BUMN, dia musti berdagang dengan rakyatnya. Harusnya ada subsidi silang, tapi kami pansus mau dan ingin gali kenapa ini tidak menyala, sebab menurut data ada 12 kampung di daerah utara sana belum menyala,” Jelas Aleg Dapil BMR.
Politisi PDIP ini menegaskan bahwa Pansus akan menyurat kepada kementerian terkait untuk menyoroti ketidakmampuan PLN dalam menyediakan listrik di beberapa kampung di Sulut.
“Kami akan menyurat kepada kementerian terkait bahwa uptd-uptd ini tidak menghargai rakyat sulut. Sebaiknya di ganti saja mereka. Cari orang yang benar-benar serius berkomunikasi dengan kami,” Tegasnya.
Dengan adanya ketidakhadiran PLN dalam pembahasan LKPJ, Pansus DPRD Sulut merasa perlu untuk mengambil langkah tegas agar pelayanan listrik di Sulut dapat di perbaiki.
Semoga dengan upaya ini, masalah listrik di kampung-kampung terpencil di Sulut dapat segera terselesaikan.
Komentar