Netizensulut.com, Sulut – Setiap Wakil Rakyat yang duduk dibangku Anggota DPRD Berhak mendapatkan Pin Emas dan beberapa Fasilitas yang diberikan oleh Negara.
Namun, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) terus memegang komitmennya dalam tugas kerja sebagai wakil rakyat, tapi juga secara tegak lurus satu visi dan misi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dimana, Ketua PSI Sulut itu secara tegas menolak pemberian Laptop Macbook, yang diadakan oleh Sekretariat Dewan untuk 45 Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut pada Bulan September 2021 silam. Yang pada waktu itu lembaga DPRD dan Pemerintah tengah fokus pada percepatan penanganan pandemi Covid-19.
MJP pun menjadi satu-satunya Anggota Dewan Sulut yang menolak Laptop Macbook tersebut.
Terkait itu, MJP mengatakan bahwa hal itu bukan jadi yang utama. Dirinya hanya fokus kerja untuk kepentingan publik.
“Bagi saya bukan prioritas pengadaan laptop macbook, apalagi saat itu kita dalam kondisi sulit akibat pandemi. Lebih baik anggaran tersebut dalam bentuk beasiswa atau bantuan akhir studi bagi peserta didik,” Kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut itu.
Tak hanya itu, awal dilantik sebagai Anggota DPRD Dapil Minut-Bitung 2019 silam, MJP juga satu-satunya Aleg yang tidak menerima Pin Emas.
Menurut MJP, ada persoalan yang substantif dan lebih penting dibandingkan pemberian pin emas kepada anggota legislatif.
“Saya menolak untuk menggunakan pin emas. Anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut. Menurut saya, secara substantif pin emas tidak menjamin kinerja. Saya lebih tertarik kerja dan prestasi emas ketimbang pin emas. Yang dibutuhkan rakyat adalah kerja dan prestasi emas,” ujarnya, Senin (26/8/2019) silam.
Ketua DPW PSI Sulut itu menegaskan, PSI akan mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan pin dari bahan dasar kuningan bagi anggota DPRD PSI.
Ia mengatakan, penolakan pin emas merupakan bentuk keberpihakan PSI Sulut terhadap masyarakat.
“Menolak pin berbahan dasar emas adalah bentuk keberpihakan terhadap nasib masyarakat. Substansinya penghematan anggaran. Masih banyak hal yang seharusnya menjadi prioritas DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambai,” jelasnya.
Komentar